GREENPEACE DESAK SBY PILIH MENTERI 'PELINDUNG HUTAN' BUKAN 'PERUSAK HUTAN'

Organisasi internasional lingkungan hidup Greenpeace mendesak presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono agar memulai langkah nyata untuk mengatasi pembabatan hutan besar-besaran oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perusakan hutan.

“Presiden Yudhoyono harus memulai masa pemerintahan keduanya dengan memilih menteri-menteri yang mampu mengubah peran pemerintah dari ‘perusak hutan’ menjadi ‘pelindung hutan’. SBY punya kesempatan bersejarah untuk memimpin upaya global mengatasi dampak terburuk perubahan iklim pada Negosiasi Iklim PBB di Kopenhagen Desember mendatang. Juga dengan mendeklarasikan moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan dan pembukaan lahan gambut, membangun pemerintahan pro-hutan, dan menindak para penjahat hutan seperti Sinar Mas,” kata juru kampanye Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar, di Jakarta, Rabu (12/08).

Sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang diterima redaksi, akhir pekan lalu, Greenpeace, WALHI Kalimantan Barat dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), melakukan aksi tanpa kekerasan menentang perusakan oleh hutan Perusahaan Kelapa Sawit dan Hutan Industri raksasa Sinar Mas, di konsesi kelapa sawit di sekitar Taman Nasional Danau Sentarum Kalimantan Barat.

Kelompok Sinar Mas memang mendapat konsesi lahan disekitar kawasan lahan basah danau Sentarum, padahal kawasan ini adalah salah satu lahan basah terbesar di dunia, sumber dari sungai terpanjang dan terbesar Indonesia Kapuas Hulu, serta sumber protein utama bagi 4,5 juta penduduk Kalimantan Barat.

Dalam aksi tersebut Sepuluh aktivis membentangkan banner berukuran 30x6 bertuliskan “Sinar Mas Penjahat Hutan-Iklim” di tembok hutan tersisa di wilayah konsesi Sinar Mas.

Kemudian para aktivis berusaha menghentikan kegiatan pembabatan hutan dengan merantai diri pada eskavator. Ini juga mengingatkan kembali kepada pernyataan Managing Director Sinar Mas Group Gandi Sulistiyanto, kepada Reuters saat aksi Greenpeace di kantor Sinar Mas Jakarta beberapa waktu lalu. “Kami harus ditangkap jika terlibat dalam deforestasi.” Berlawanan dengan retorika ‘hijau’ ini, Sinar Mas telah mempunyai rencana ekspansi agresif di Kalimantan dan Papua untuk kelapa sawit dan Sumatra untuk hutan tanaman industri melalui anak perusahaan mereka, Asia Pulp & Paper (APP).

Hingga detik ini, kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap masih terjadi, bahkan selalu terjadi setiap tahun di hutan Kalimantan dan Sumatera. Menurut laporan Greenpeace, adanya aksi pembukaan lahan yang mayoritas dilakukan oleh perusahan-perusahan pemilik konsesi untuk membuka lahan kelapa sawit dan hutan industri berperan besar dalam memunculkan titik-titik api. Di Provinsi Riau saja pada Juli tercatat ada 2.800 titik api dan diperkirakan makin banyak mengingat kini memasuki musim kemarau.

Selain melakukan aksi menentang deforestasi oleh perusahan Sinar Mas, sejak Agustus bersama warga setempat, aktivis Greepeace juga berupaya membantu memadamkan kebakaran hutan di Provinsi Riau.